Jakarta-12/02/2018 – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN dr. Sigit Priohutomo, MPH membuka acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Tahun 2018 di Hotel Kartika Chandra dengan tema “Melalui Sinergitas Kegiatan Mitra Kerja Di Kampung KB, Kita Tingkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga” yang dihadiri oleh Para Pemangku Kepentingan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Mitra Kerja BKKBN dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia.
Salah satu bentuk upaya nyata pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemabngunan Keluarga (KKBPK) dalam upaya mewujudkan 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) dan melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah dengan pembentukan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). “Dari laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kampung KB dari awal pencanangan di Cirebon, Jawa Barat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua tahun lalu sampai dengan saat ini, Kampung KB telah dicanangkan di 7.657 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”, ungkap Sigit.
Plt Kepala BKKBN mengatakan, sebagian Kampung KB baru berisi kegiatan, seperti layanan KB, kesehatan, dan PKK. Program dari sektor lain yang mengarah pada pembangunan sumber daya manusia belum banyak yang terintegrasi di dalamnya. Karena itulah, peningkatan kualitas Kampung KB menjadi salah satu prioritas BKKBN di 2018 ini. “Dukungan komitmen yang bersinergi dan terpadu dari para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja ini, diperlukan secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga ke lini lapangan”, jelas Plt. Kepala BKKBN.
Rakornis Kemitraan Tahun 2018 bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja dalam operasionalisasi Program KKBPK pada umumnya dengan mengintegrasikan program semua sektor di lapangan, khususnya di Kampung KB dan daerah legok. Ada sekurangnya 119 kemitraan, jumlah ini akan terus bertambah. Seluruh sektor di pusat dan daerah dapat terintegrasi bekerja sama dan teraplikasikan dengan baik terutama di daerah. Ini butuh dorongan dari pusat, ucap Sigit.
“Kampung KB belum mencapai sasaran kalau program di dalamnya bukan kerja sama lintas sektor. Kita harapkan Kampung KB bukan hanya seremonial, tapi banyak sektor terlibat di dalamnya baik pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri. Ada semacam kelompok kerja, dan membuat perencanaan yang baik”, kata Sigit.
Sigit menekankan tugas pokok dan fungsi BKKBN adalah membangun manusia. Hal ini dilakukan tidak sekadar seremoni, tetapi harus sungguh-sungguh berjalan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk program Kampung KB yang saat ini seluruh kecamatan di Indonesia sudah ada Kampung KB.
“Kampung KB menjadi kafetaria yang melayani kebutuhan masyarakat dalam membangun dan merencanakan keluarga yang cocok untuk mereka. Menyasar ke tingkat individu, misalkan apa alat kontrasepsi yang cocok untuk mereka. Karena setiap individu tentu berbeda kebutuhannya,” papar Sigit.
Pencapaian sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) di antaranya menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat atau obat kontarsepsi (contraceptive prevalence rate) dari 61,9% menjadi 66,0%, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmet need) dari 11, 4% jadi 9,91% pada 2019.
Dengan Rakornis yang mengintegrasikan seluruh sektor pembangunan di pusat dan daerah, diharapkan target tersebut dapat tercapai. “Memang diperlukan upaya ekstra dari BKKBN dengan dukungan para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksana program KKBPK,” tambah Sigit.
Pada pembukaan Rakornis juga diberikan penghargaan kepada lembaga diklat KKB BKKBN terbaik. Ada 13 provinsi yang mendapat penghargaan. Provinsi Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat merupakan tiga provinsi yang mendapat nilai akreditasi teratas, dan diikuti dari Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah,Riau dan Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana DKI Jakarta mendapat nilai baik. (HUMAS)
