Kuatkan Integrasi Program Kampung KB, Pemerintah Berupaya Mempercepat Terwujudnya SDM yang Berkualitas
Written by admin on 22 February 2018
Jakarta – 13/02/2018 – Keluarga Berencana, tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata. Akan tetapi juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera.
Keluarga yang sejahtera tidak hanya berkaitan dengan pengendalian kelahiran anak saja dan Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis untuk menumbuhkan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK bersama program pembangunan dari sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya dengan mengedepankan partisipasi masyarakat setempat yang kelak menerima manfaatnya.
”Kampung KB sebagai lokus pembangunan keluarga kecil dan sejahtera membutuhkan dukungan dari sektor lainnya. Perlu bersinergi dengan kegiatan dan program Kementerian dan sektor lainnya” cetus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani ketika mewakili Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Hotel Sahid Jakarta, Selasa, 13/02.
Saat ini Pemerintah sedang menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Kegiatan Rakornas ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mensinergikan berbagai kegiatan Kementerian/Lembaga terkait ke dalam lokus Kampung KB dan dapat menjadi forum untuk mengsinergikan kegiatan dari Kementrian yang diperlukan, target yang mampu dilakukan sesuai dengan kapasitas fiskal APBN, peran Pemerintah Daerah dan substansi lainnya yang perlu dimasukan RKP 2019 sehingga Kampung KB di tahun 2019 berisikan program-program yang terintegrasi.
BKKBN yang memiliki petugas lapangan KB (PKB/PLKB) dan pendamping (Kader), memiliki potensi di dalam mengawal pembinaan keluarga Indonesia. Melalui Pendamping dan Petugas lapangan BKKBN, dapat mengoptimalkan pembinaan keluarga dalam mengakses layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pemberdayaan ibu, pemberdayaan ekonomi dan pembinaan hidup sehat dengan gizi yang baik.
“Kampung KB perlu bersinergi dengan Kegiatan dan Program Kementerian sektor lainnya. Diharapkan dengan sinergitas program di Kampung KB dengan pendampingan PKB/PLKB dapat mengoptimalkan pembinaan keluarga dalam mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan, pemberdayaan Ibu, pemberdayaan ekonomi dan pembinaan hidupsehat dengan gizi yang baik” harap Menko.
Tahap kedua setelah pembangunan infrastruktur adalah pembangunan sumber daya manusia. Keberhasilan program keluarga berencana akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera.
Plt. Kepala BKKBN, dr. Sigit Priohutomo, MPH menambahkan dalam laporan Penyelenggaraan Rakornas 2018, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017 menunjukan bahwa angka fertilitas total (TFR) sebesar 2,4. Artinya bahwa setiap wanita Indonesia rata-rata melahirkan 2,4 anak selama masa reproduksinya. TFR hasil SDKI tahun 2017 ini menurun dibandingkan dengan hasil SDKI tahun 2012, yaitu sebesar 2,6 anak per wanita. Penurunan TFR ini juga diikuti oleh kenaikan angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dari 61,9 persen pada tahun 2012 menjadi 63,6 persen pada tahun 2017.
Diharapkan dari Rakornas ini dapat memperkuat komitmen bangsa untuk menempatkan program KKBPK sebagai program strategis dalam pembangunan karakter guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, sesuai dengan tema Rakornas KKBPK Tahun 2018, “Penguatan Integrasi Program Lintas Sektor Di Kampung Kb Guna Mempercepat Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia”, harap Sigit.
Hadir dalam pembukaan Rakornas KKBPK lainnya yaitu Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Kepala Staf Umum TNI, Para Mantan Kepala dan sesepuh BKKBN, Para Pejabat Tinggi Madya BKKBN dan Kementerian/Lembaga, Para Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat dan Provinsi, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Program KKBPK Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Para Pimpinan/Ketua Lembaga/Organisasi Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Pusat Studi dan mitra strategis BKKBN. (HUMAS)
