Pertemuan Konsultasi Bidang : Perkuat Integrasi Program Lintas Sektor di Kampung KB

Makasar – Dalam upaya penyelarasan persepsi dan informasi terhadap penyiapan dan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai upaya mempercepat pencapaian target yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra BKKBN (Revisi). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Pertemuan Konsultasi  Bidang (Kobid)  program KKBPK tingkat nasional, tahun 2018 ini mengangkat tema : “Penguatan integrasi program lintas sektor di kampung KB”.

Pertemuan ini akan memberikan pembekalan kepada pejabat administrator tingkat pusat maupun Provinsi mengenai upaya yang harus dilakukan dalam mendukung dan mensukseskan Program KKBPK. Dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Provinsi Sulawesi Selatan, Muhamad Firdha, Sekretaris Utama Nofrijal, Deputi KBKR, Dwi Listyawardhani, Inspektur Utama Agus Sukiswo, Deputi KSPK M.Yani, Deputi Latbang, Rizal Damanik dan Pejabat Tinggi Pratama BKKBN serta 330 peserta dari pusat dan provinsi. Diselenggarakan pada tanggal 19-22 Februari 2018 di Grand Clarion Hotel & Convention, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal dalam sambutannya pada pembukaan pertemuan tersebut (19/02/2018) menyampaikan, “Seorang Kepala Bidang harus memiliki semangat untuk kerja keras, kerja cerdas dan disiplin dalam melaksanakan kegiatan prioritas di  lapangan. Mereka juga harus memiliki semangat gotong royong atau kerjasama baik dengan sesama pengelola program KKBPK maupun dengan para mitra kerja lainnya”, tegas Nofrijal. Melalui kegiatan ini diharapkan para pejabat administrator dapat memiliki  komitmen dan kinerja terbaik dalam  pelaksanaan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah.

Dalam pertemuan Kobid ini akan disampaikan materi dari setiap Kedeputian yang ada di BKKBN dan sidang/diskusi disetiap kedeputian. Serta akan dilakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Maros, terkait Reformasi Birokrasi/SPIP; Kota Makassar, Pengelolaan Alkon, KB bergerak dan KB Pria; Kampung KB di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa; Pelatihan Pre Service Training  di Fakultas Kedokteran di Kota Makassar

Sementara itu Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Firda dalam sambutannya mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan, “Pelaksanaan program KKBPK dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota harus terjalin dengan baik sehingga bisa dirasakan diseluruh lapisan masyarakat, bila sinergisitas dapat dibangun dengan baik maka dapat mengatasi persoalan-persoalan seperti capaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang masih rendah, tingginya angka drop out serta kualitas layanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang belum baik,” ungkap Firda.

Sekretaris Utama Nofrijal menegaskan, “Pertemuan ini sebagai upaya kita memperkuat komitmen kedalam setelah ini kita harus intensifkan kerja dilapangan dan berada ditengah masyarakat. Hasil SDKI (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017 ini menunjukan bahwa kita berhasil mencapai TFR (Total Fertility Rate) 2,4 yang selama ini

Sumber : www.bkkbn.go.id

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 + 4 =

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss